Adanya Polemik Perpres Miras Dema FaSya IAIN Salatiga Gelar Diskusi Kajian Keilmuan “Polemik Pencabutan Perpres Investasi Miras Dalam Prespektif Sosial Dan Ekonomi

Salatiga-Mengenai polemik Peraturan Presiden 10/2020 tentang bidang usaha modal peraturan pelaksana dari UU 11/2020 Tentang cipta kerja dan ditetapkan tanggal 2/02/2021 dicabut lembaran III tanggal 2/03/2021, Departemen Wacana Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah (FaSya) IAIN Salatiga mengadakan diskusi kajian keilmuan mengenai polemik ini yang dilaksanakan pada hari Sabtu, (27-03-2021). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring oleh seluruh peserta diskusi menggunakan media Google Meet, dan secara luring oleh moderator dan pemateri dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Peserta terdiri dari mahasiswa umum, tidak hanya mahasiswa IAIN Salatiga tetapi juga diikuti oleh peserta dari universitas lain seperti STAIA SW Magelang dan Universitas Negeri Semarang.

Hadir sebagai pembicara dalam acara, Ahmadi Hasanuddin Dardiri M.H, (Dosen FaSya IAIN Salatiga) dan Azmi Mirza Safaraz (Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga).

Fany Choirunnisa sebagai moderator, aktif pula menjadi pengurus DEMA dan Mahasiswa Hukum Tata Negara FaSya IAIN Salatiga memaparkan bahwa ”kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian DEMA FaSya terhadap isu-isu yang kemudian perlu dikaji dan diketahui oleh mahasiswa umum, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya evisiensi Peraturan Presiden mengenai miras ini dari aspek sosial dan ekonomi”.

Senada dengan itu, Azmi memaparkan bahwa “apapun kebijakan yang ditetapkan pemerintah, kami sangat mengharginya, akan tetapi dengan demikian pemerintah harus mempertimbangkan dalam aspek kesehatan, sosial, serta moral bangsa juga bukan hanya dari aspek ekonomi semata. Untuk itu perlu adanya kajian mengenai efektifitas Peraturan Presiden 10/2020 lampiran ke III mengenai miras ini”.

Lebih jelas juga Ahmadi memaparkan, “berbicara masalah investasi jika ditinjau dari aspek ekonomi maka disini akan dilihat dari dua sisi yaitu person dan badan hukum, kemudian jika ditinjau dari  prespektif sociological jurisprudedance maka akan menggunakan teori rekayasa sosial yang dimana didalamnya akan ada dua fokus yaitu fokus pada keilmuan hukum yang berbasis kepada msyarakat kemudian fokus diilmu sosial yang di dalamnya megandung hukum, yang jika kita tinjau terkait investasi maka harus memenuhi beberapa syarat seperti jaringan distribusi dan tempatnya yang khusus karena miras termasuk minuman publik yang kemudian di dalamnya terdapat hukum mengenai aturan-aturan tersendiri dalam pendistribusiannya”.

PELATIHAN PARALEGAL NASIONAL

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Jawa Tengah mengadakan Pelatihan Paralegal Nasional bertema Peran Serta Paralegal dalam Pendampingan Realitas Hukum di Masyarakat di Kampus 3-IAIN Salatiga, Kota Salatiga (28/10/2017). Hadir sebagai Pemateri adalah Thalis Noor Cahyadi, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP-APSI), Agus Suprianto, Direktur Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) DPP APSI, M. Hasan dan Elwindi Febrian.

Acara ini dibuka oleh Dekan Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. Sebelum membuka acara beliau sempat menyatakan bahwa Pelatihan ini sangat penting bagi kompetensi mahasiswa Fakultas Syariah, terlebih nantinya akan bermanfaat untuk memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang akan wisuda. Penyandang Doktor bidang Studi Islam dari UIN Sunan Kalijaga ini juga menyatakan keinginannya bekerjasama dengan DPP APSI dengan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan umtuk menunjang kompetensi mahasiswa hingga Pendidikan Profesi Advokat Bagi lulusan sarjana Fakultas Syariah IAIN Salatiga.

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Sukron Ma’mun, S.H.I., M.Si. memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terselanggaranya Pelatihan Paralegal Nasional ini, karena menurutnya acara seperti ini sangat dibutuhkan bagi mahasiswa Fakultas Syariah yang nantinya akan bergelar Sarjana Hukum (SH), guna memperkuat kemampuan mahasiswa dalam bidang hukum khususnya Advokasi Syariah.

Dalam pelatihan Paralegal Nasional ini diikuti lebih dari seratus mahasiswa dari Fakultas Syariah IAIN Salatiga dan Mahasiswa Fakultas Syariah dari berbagai kampus di wilayah Jawa Tengah, dengan materi-materi advokasi, mediasi sosial, teknik pendampingan perkara pidana, teknik penyelesaian perkara perdata serta materi lainnya.

“Acara tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta pembekalan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dalam menghadapi realitas dalam masyarakat”, ujar ketua panitia Andika Amrul Khaq Ais.

Sementara Ketua HMJ Hukum Keluarga Islam (HKI), Budiyono menyatakan bahwa acara tersebut merupakan salah satu program kerja andalan yang dapat menjadi penyumbang kebutuhan ilmu dan pengalaman bagi mahasiswa Fakultas Syariah yang mungkin tidak didapatkan di kelas-kelas perkuliahan. Selanjutnya ia juga berharap acara semacam ini dapat diselenggarakan kembali di tahun-tahun yang akan berikutnya.

 

 

SEMINAR NASIONAL BERSAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI

SEMINAR NASIONAL BERSAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI

Salatiga, 16 September 2017 – Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga telah mengadakan acara Seminar Nasional dengan tema “Menakar Untung Rugi Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk Mewujudkan Demokrasi Indonesia di Masa Depan” di Auditorium Aula Kampus 1 IAIN Salatiga Jl. Tentara Pelajar No.2 Salatiga.

Dihadiri oleh sekitar 450 Mahasiswa IAIN Salatiga dan Non IAIN Salatiga. Wakil Dekan 1 Fakultas Ushuludin Adab dan Humainiora, Wakil Dekan 1 Fakultas Syari’ah, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Dosen IAIN Salatiga, Civitas Akademika Fakultas Syari’ah,. Serta dihadiri oleh Ketua KPU Kota Salatiga beserta Anggotanya. Pemateri pada Seminar Nasional tahun ini berasal dari KPU RI yakni Bapak Pramono Ubaid Tanthowi, S.Ag., M.A. pemateri yang kedua Kornas JPPR (Jaringan) yakni Bapak Sunanto, S.H.I. dan pemateri yang ketiga berasal dari Akademisi yakni Bapak Farkhani, S.H., S.H.I., M.H. yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Tata Negara Islam. Dengan Moderator Muhammad Choirul Huda, M.H. (Dosen HTNI IAIN Salatiga).

Acara Seminar Nasional dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Syari’ah, Dr. Zumrotun, M.Ag. dan diakhiri dengan pembacaan do’a oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora. Acara seminar nasional juga dimeriahkan oleh UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) SMC (Student Music Club) yang menyanyikan Indonesia Raya Beserta Hymne IAIN Salatiga sekaligus lagu yang dibawakan oleh Tulus yang berjudul “Pamit”.

Acara seminar nasional ini termasuk bagian dari salah satu program kerja himpunan mahasiswa program studi hukum tata negara, yang diharapkan dengan diadakannya seminar nasional ini mahasiswa khususnya program studi hukum tata negara dan pada umumnya mahasiswa non hukum tata negara bisa memahami arti pentingnya pembelajaran dalam pemilu serentak besok pada tahun 2019. Selain juga memberikan gagasan pengetahuan akan demokrasi Indonesia yang lebih baik untuk masa mendatang. Sahut Ketua HMJ HTNI Edi Prabowo.

Pramono Ubaid Thantowi, selaku pemateri dari KPU RI mengatakan “Ketika daerah pemilihan luas maka berimplikasi pada keuntungan partai partai kecil, sedangkan jika dapilnya sempit maka implikasi daripada partai besar akan mendominasi”. Pemilu serentak tahun 2019 nanti bukannya menghemat anggaran negara akan tetapi sahut Sunanto selaku Kornas JPPR mengatakan KPU RI meminta dana yang justru lebih banyak katimbang pemilu pemuli sebelumnya yang notabannya tidak serentak. Dan pemateri ketiga yakni, Farkhani menambahkan “Pemilu serentak dan pemilu sebelumnya sama halnya tidak ada bedanya ketika moral politiknya masih sama dengan moral moral politik sebelumnya.”

Seminar Nasional ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan dan inspirasi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang merupakan calon-calon pemilih dalam pemilu besok tahun 2019 untuk bisa memilah pilihan terbaik dari calon pemimpin nantinya dan agar dapat diaplikasikan dalam diri sendiri maupun orang banyak dikemudian hari.