Adanya Polemik Perpres Miras Dema FaSya IAIN Salatiga Gelar Diskusi Kajian Keilmuan “Polemik Pencabutan Perpres Investasi Miras Dalam Prespektif Sosial Dan Ekonomi

Salatiga-Mengenai polemik Peraturan Presiden 10/2020 tentang bidang usaha modal peraturan pelaksana dari UU 11/2020 Tentang cipta kerja dan ditetapkan tanggal 2/02/2021 dicabut lembaran III tanggal 2/03/2021, Departemen Wacana Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah (FaSya) IAIN Salatiga mengadakan diskusi kajian keilmuan mengenai polemik ini yang dilaksanakan pada hari Sabtu, (27-03-2021). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring oleh seluruh peserta diskusi menggunakan media Google Meet, dan secara luring oleh moderator dan pemateri dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Peserta terdiri dari mahasiswa umum, tidak hanya mahasiswa IAIN Salatiga tetapi juga diikuti oleh peserta dari universitas lain seperti STAIA SW Magelang dan Universitas Negeri Semarang.

Hadir sebagai pembicara dalam acara, Ahmadi Hasanuddin Dardiri M.H, (Dosen FaSya IAIN Salatiga) dan Azmi Mirza Safaraz (Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga).

Fany Choirunnisa sebagai moderator, aktif pula menjadi pengurus DEMA dan Mahasiswa Hukum Tata Negara FaSya IAIN Salatiga memaparkan bahwa ”kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian DEMA FaSya terhadap isu-isu yang kemudian perlu dikaji dan diketahui oleh mahasiswa umum, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya evisiensi Peraturan Presiden mengenai miras ini dari aspek sosial dan ekonomi”.

Senada dengan itu, Azmi memaparkan bahwa “apapun kebijakan yang ditetapkan pemerintah, kami sangat mengharginya, akan tetapi dengan demikian pemerintah harus mempertimbangkan dalam aspek kesehatan, sosial, serta moral bangsa juga bukan hanya dari aspek ekonomi semata. Untuk itu perlu adanya kajian mengenai efektifitas Peraturan Presiden 10/2020 lampiran ke III mengenai miras ini”.

Lebih jelas juga Ahmadi memaparkan, “berbicara masalah investasi jika ditinjau dari aspek ekonomi maka disini akan dilihat dari dua sisi yaitu person dan badan hukum, kemudian jika ditinjau dari  prespektif sociological jurisprudedance maka akan menggunakan teori rekayasa sosial yang dimana didalamnya akan ada dua fokus yaitu fokus pada keilmuan hukum yang berbasis kepada msyarakat kemudian fokus diilmu sosial yang di dalamnya megandung hukum, yang jika kita tinjau terkait investasi maka harus memenuhi beberapa syarat seperti jaringan distribusi dan tempatnya yang khusus karena miras termasuk minuman publik yang kemudian di dalamnya terdapat hukum mengenai aturan-aturan tersendiri dalam pendistribusiannya”.

TEKAD MAHASISWA MEWUJUDKAN INDONESIA KITA BUKAN INDONESIA KAMI

Salatiga- Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) IAIN Salatiga menyelenggarakan seminar nasional dengan mengangkat tema “Mewujudkan Indonesia Kita Bukan Indonesia Kami, Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Gejolak Politik Indonesia” pada Rabu, 02 Mei 2018 di Gedung Aula Kampus 1 IAIN Salatiga. Mahasiswa menyadari perlunya mengangkat tema ekonomi kreatif yaitu penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif)     dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi untuk membekali wawasan kondisi Negara dan ekonominya dalam menyambut masadepan mereka.

Berlangsungnya seminar diharapkan oleh ketua panitia Eka Yuni Suryani bisa memberikan tambahan wawasan peserta mengenai ekonomi nasional dan politik di Indonesia.

[wds id=”12″]

Hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut Staff Kepresidenan Roy Spta Abimanyu, Ketua Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) yaitu KH. Imadudin Asrori, S.E. dan Desen Fakultas Ekonomi IAIN Salatiga Dr. Nafis Irkhami, M.Ag., dengan Darojat Bayu Adi nugroho sebagai moderator dari pihak penyelenggara seminar. Mengawali seminar, Dekan Fakultas Syari’ah Dr. Siti Zumrotun, M.Ag.memberikan sambutan dengan motivasi supaya mahasiswa Syari’ah khususnya HES bisa mengikuti dan menerima paparan ilmu ekonomi, politik dan hukum dari narasumber, untuk menjadi tambahan ilmu di luar kelas perkuliahan serta bisa dilanjutkan mahasiswa menjadi bahan penelitian skripsi.

Tampilan pemateri dari narasumber mengangkat tema sebagai berikut:

  1. Roy Septa Abimanyu dengan judul materi “Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Pembangunan”.
  2. KH. Imadudin Masruri, S.E. dengan judul materi “Ekonomi Kreatif dengan Berbasis Budaya Lokal Sebagai Penguat Ekonomi Negeri”.
  3. Dr. Nafis Irkhami, M.Ag. dengan judul materi “Kontribusi Ekonomi Syariah untuk Indonesia kita”. (link Download)

(Hijri, Syari’ah)

KEMNAKER MEMBUKA PELUANG KERJA UNTUK MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH IAIN SALATIGA

Jakarta-Kementerian Tenaga Kerja (KEMNAKER) menjadi kunjungan studi berikutnya setelah mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah berkunjung di KEMENDAGRI pada pagi harinya, Kamis 26-04-2018. Bapak menteri ketenagakerjaan menitipkan salam dan ucapan maaf yang sebelumnya berniat menerima langsung junior-junior beliau, namun berhalangan dikarenakan ada rapat mendadak dengan DPR RI. Hanif Dzakiri sendiri adalah salah satu alumni mahasiswa IAIN Salatiga dan beliau asli putra daerah salatiga.

Mewakili Bapak menteri, Dr. Sugianto Sumas (Widyas wara utama), ditemani Sahat (Kepala Biro Humas) dan Danton (Plt Kepala Pusat Penelitian Ketenagakerjaan).

Sugianto menjelaskan bahwa fungsi inti KEMNAKER salah satunya berkonsentrasi pada peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. kemudian menawarkan untuk mahasiswa bisa mengadakan penelitian tentang KEMNAKER seperti tema “bayar lah buruh sebelum keringatnya kering” tuturnya.

Setelah pemaparan tentang kelembagaan dilanjutkan sesi pertanyaan, mahasiswa syari’ah tidak menunggu lama untuk menyampaikan unek-unek mereka. Wahyu Fikri menanyakan “Bagaimana KEMNAKER mengatasi pekerja di bawah umur untuk bisa dikembalikan pada bangku sekolah kembali?”. Kemudian disusul dengan berbagai macam pertanyaan mahasiswa yang kritis.

Kali ini Sahat yang menjawab pertanyaan di atas “Kami mengatasi masalah tersebut dengan berdasarkan undang-undang yang mengatur pekerja harus berusia 17 tahun keatas. Namun statistik KEMNAKER, di lapangan usia pekerja masih ditemukan usia 15 sampai 17 tahun. Kebijakan yang diambil pada kondisi tersebut, mereka digolongkan pekerja anak yang masih memungkinkan untuk ditarik kembali ke sekolah. Langkah itu berjalan dengan kerjasama dari Kementerian Pendidikan untuk mengembalikan mereka ke bangku sekolah. Sehingga kami memiliki sub bagian yang mengawasi perusahan atau setingkat di bawahnya untuk masuk ke zona bebas pekerja anak di bawah umur. Apabila ada yang melanggar dan ketahuan bisa kami berikan sanksi yang berat”.

Jully menambahkan kepada mahasiswa untuk memiliki mimpi dan semangat yang tinggi untuk bisa menjadi orang besar seperti bapak menteri yang menjadi senior mahasiswa IAIN Salatiga.

Pada penutupnya saling tukar kenang-kenangan dan foto bersama serta pengambilan video ucapan selamat hari buruh dengan melantangkan bersama “May Day is Fun Day”. Julky pun membuka kesempatan kerja untuk mahasiswa IAIN Salatiga setelah lulus nantinya. (Hijri/Syari’ah)

KEMENDAGRI KAGET AKAN WAWASAN DAN KEILMUAN MAHASISWA SYARI’AH IAIN SALATIGA

Jakarta- Kamis, 25-04-2018 mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah berkunjung studi ke Kementerian Perdagangan di lantai 12 ruang pertemuan Anggrek.

Hadir sebagai narasumber Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis Dr. Jully Paruhum Tambunan, MA. dan moderator Kepala Bagian Informasi Publik dan Perpustakaan Widodo Hardosono serta didampingi oleh Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Bayu Wicaksono Putro.
Acara dimulai dengan sambutan dari Dekan Fakultas Syari’ah Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. yang menyampaikan target dan tujuan kunjungan ke KEMENDAG seperti berikut:
1. Mahasiswa melihat dan memahami dari dekat profil lembaga Kementerian Perdagangan RI.
2. Mahasiswa memahami tata cara untuk menjadi pegawai dan pimpinan Kementerian Perdagangan RI.
3. Mahasiswa memahami kedudukan Kementerian Perdagangan RI dalam sistem tata negara Indonesia.
4. Mahasiswa memahami kode etik Kementerian Perdagangan RI.
5. Mahasiswa memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Perdagangan RI.
6. Mahasiswa memahami mekanisme pengawasan perdagangan oleh Kementerian Perdagangan RI
7. Mahasiswa memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh Kementerian Perdagangan RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
8. Mahasiswa mengatahui peluang-peluang kerjasama yang dapat dilakukan antara Kementerian Perdagangan RI dengan IAIN Salatiga khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah.
Kemudian sambutan dilanjutkan pemaparan dari Jully bahwa untuk mengetahui profil lembaga bisa dibuka langsung melalui website resmi lembaga. Jully juga menggambarkan bahwa “pada masa kesibukan ditahun politik, globalisasi dan perdagangan bilateral indonesia tidak boleh ketergantungan dengan export migas, sektor garmen bisa menjadi pilihan baik untuk export non migas. Tahun depan menjadi tahun persaingan dan indonesia tidak boleh bersantai-santai mulai sekarang dalam menanggapi isu tersebut”.
Wawasan luas mahasiswa terlihat ketika sesi audiensi dibuka. Diawali dari M. Yusuf menanyakan “bagaimana strategi KEMENDAGRI dalam menyetabilkan harga sembako yang sebentar lagi mendekati puasa dan hari raya?”
Disusul pertanyaan dari Tika “Indonesia termasuk negara agraris, mengapa indonesia masih mengimpor beras? dan mengapa dalam hal export bahan pangan kita masih kalah dengan negara tetangga?”
Jully heran dengan pengetahuan informasi mahasiswa yang begitu luas. Kemudian memberikan jawaban bahwa semua pihak KEMENDAGRI tidak akan pernah lelah untuk selalu mencari strategi-strategi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan untuk menuju indonesia yang maju jaya dalam bidang perdagangan.
Dalam penutupan Jully menawarkan kepada Dekan Fakuktas syariah dan mahasiswa semuanya untuk membuka seminar atau dialog ekslusif di IAIN salatiga tentang isu-isu yang berhubungan dengan KEMENDAGRI, dan dia siap untuk diundang gratis untuk menjadi narasumber dalam acara tersebut. (Hijri/Syari’ah)