Monthly Archives: Agustus 2013

UNDANGAN SEMINAR DAN TEMU DEKAN/KAJUR SYARI’AH SE-INDONESIA

syariahUNTUK UNDANGAN DAN TIMESCHEDULE SILAKAN DOWNLOAD DI BAWAH INI:

Scan undangan 2

Scan undangan seminar

TIME SCEDULR TEMU DEKAN DAN KETUA JURUSAN SYARI

DRAFT ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI DOSEN SYARI’AH INDONESIA

Draft ;
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI DOSEN SYARI’AH INDONESIA
BAB I
NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1
Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia yang selanjutnya disingkat ADSI berkedudukan di Negara Kesatuan Reppublik Indonesia.
BAB II
LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HYMNE
Pasal 2
(1) Lambang
a. Bentuk bulat
b. Warna dasar hitam
c. Warna gambar hijau, kuning, putih
d. Arti ; Integritas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
(2) Bendera segi empat berukuran …….
(3) Mars dan Hymne

BAB III
KEPENGURUSAN
Pasal 3
(1) Kepengurusan organisasi Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia, terdiri atas ;
a. Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Dosen Syari’ah Indonesia
b. Pengurus Pusat
c. Pengurus Daerah
d. Pengurus Cabang
(2) Susunan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas ;
a. Ketua Umum
b. Ketua-Ketua sesuai kebutuhan
c. Sekretaris Jendral
d. Bendahara
e. Divisi-Divisi sesuai kebutuhan
(3) Susunan Pengurus Daerah terdiri atas ;
a. Ketua dan Wakil Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan
(4) Susunan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas ;
a. Ketua dan Wakil Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan
(5) Dosen-dosen pengampu rumpun ilmu Syari’ah, Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi Syari’ah di beberapa PTAIN / PTAIS dalam satu Propinsi bergabung dan berintegrasi dengan Pengurus Daerah
(6) Dosen-dosen pengampu rumpun ilmu Syari’ah, Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi Syari’ah di suatu PTAIN / PTAIS bergabung dan berintegrasi dengan Pengurus Cabang.

Pasal 4
ATURAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MAJELIS PERTIMBANGAN DAN KEHORMATAN.
(1) Anggota majelis dipilih dan ditetapkan oleh konggres
(2) Jumlah anggota Majelis 9 (sembilan) orang
(3) Ketua majelis dipilih oleh anggotanya
(4) Tidak memiliki Jabatan rangkap dalam kepengurusan ADSI
(5) Tugas dan Tanggungjawab Majelis Pertimbangan dan Kehormatan adalah ;
a. Melakukan penegakan kode etik Dosen Syari’ah Indonesia
b. Bersidang sedikitnya 1 tahun sekali
c. Majelis bertanggungjawab kepada konggres.
Pasal 5
ATURAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA UMUM
(1) Ketua Umum ADSI dipilih dan ditetapkan oleh Konggres untuk masa jabatan 3 (tiga ) tahun.
(2) Ketua Umum ADSI menjabat maksimal 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut
(3) Tugas dan Kewajiban Ketua Umum adalah sebagai berikut ;
a. Menyusun organisasi Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan
b. Memimpin Organisasi
c. Melaksanakan keputusan Konggres
d. Menyelenggarakan hubungan kerjasma dengan berbagai pihak di dalam dan di luar Negeri
e. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan keputusan lainnya yang ditetapkan oleh Konggres, dan bertanggungjawab kepada Konggres
f. Melakukan pendataan Dosen Syari’ah Indonesia, keuangan dan sebagainya di pusat
g. Menyelenggarakan konggres, Raker Pusat dan pertemuan-pertemuan ilmiyah

Pasal 6
Pengurus Daerah
(1) Organisasi Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia Daerah dibentuk dari dosen-dosen pengampu rumpun ilmu syari’ah, ilmu Hukum dan ilmu Ekonomi Syari’ah di Fakultas / Jurusan Syari’ah di PTAIN /PTAIS di suatu Propinsi
(2) Ketua Pengurus Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia Daerah dipilih, ditetapkan pada konggres ASDI tingkat Daerah yang bersangkutan dan disahkan oleh Pengurus Pusat untuk masa jabata 3 (tiga ) tahun
(3) Tugas kewajiban Pengurus Daerah adalah sebagai berikut ;
a. Melaksanakan program-program yang ditetapkan Konfrensi Daerah
b. Melaksanakan keputusan-keputusan Konfrensi Daerah
c. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan lmiyah dan Konfrensi Daerah
d. Menyusun laporan tertulis kepada Pengurus Pusat

Pasal 7
Pengurus Cabang
(1) Pengurus Cabang dipilih dalam musyawarah dosen pengampu matakuliah rumpun Ilmu Syari’ah, Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi Syari’ah di Fakultas/Jurusan Syari’ah PTAIN untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
(2) Pengurus Cabang tidak dibenarkan menjabat lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut oleh orang yang sama pada jabatan yang sama
(3) Tugas kewajiban Pengurus Cabang adalah sebagai berikut ;
a. Menyusun program kerja ADSI tingkat Satuan Pendidikan selaras dengan program kerja Pengurus Pusat dan Daerah
b. Melaksan sanakan program kerja tingkat Satuan Pendidikan
c. Menyusun laporan secara tertulis kepada Pengurus Daerah
d. Menyelenggarakan Musyawarah Tingkat Satuan Pendidikan
e. Bertanggung jawab kepada Penguruh Daerah

Pasal 8
Pemberhentian Anggota Pengurus
Pengurus dinyatakan berhenti apabila ;
(1) Telah habis masa pengabdiannya
(2) Telah dibentuk dan dilantik pengurus baru yang sah
(3) Mengajukan permohonan pengunduran diri dan telah mendapat persetujuan
(4) Meninggal dunia
(5) Nyata-nyata melanggar disiplin organisasi dan diputuskan dalam sidang Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Dosen Syari’ah Indonesia

Pasal 9
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
(1) Jika suatu hal Anggota Pengurus berhalangan sementara tidak dapat melaksanakan tugas, maka kegiatan kegiatan kepengurusan dilakukan oleh pengurus lain,
(2) Jika halangan tersebut bersifat tetap maka penggantian pengurus dapat dilakukan melalui rapat pengurus lengkap,
(3) Penggantian Ketua Pengurus Daerah dan Tingkat Satuan Pendidikan hanya dapat dilakukan melalui Konfrensi Daerah atau Musayawarah Tingkat Satuan Pendidikan,
(4) Penggantian pengurus mempertimbangkan saran dari Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Dosen Syari’ah Indonesia.

BAB IV
KEGIATAN
Pasal 10
Untuk mencapai tujuannya Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
(1) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesi, baik langsung maupun tidak langsung, yang meliputi enovasi dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
(2) Mengadakan hubungan kerjasama dengan stake holder bidang peningkatan SDM seperti Lembaga Peradilan, Advokat, Lembaga Keuangan Syari’ah baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.
(3) Mengadakan Konfrensi, Seminar, Lokakarya dan Pertemuan Ilmiyah.
(4) Menerbitkan Jornal Ilmiyah, Bahan Perkuliyahan, Modul, buletin dll
(5) Melakukan kajian terhadap kurikulum di lingkungan Fakultas/Jurusan syariah

BAB V
PENERIMAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 11
Penerimaan Anggota
Calon Anggota yang memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam Bab VI Pasal 12 Anggaran Dasar dapat diterima menjadi Anggota ;
a. Mengisi Formulir Pendaftaran
b. Membayar Uang Pangkal dan kesediaan membayar uang iuran Anggota sesuai dengan ketentuan

Pasal 12
Kedudukan Anggota
(1) Para Dosen Pengampu matakuliah rumpun ilmu Syari’ah, ilmu Hukum dan ilmu Ekonomin Syari’ah di Fakultas/Jurusan Syari’ah dan Fakultas/Jurusan non Syari’ah dari suatu PTAIN/PTAIS bergabung dan berintegrasi dengan Pengurus ADSI Tingkat Satuan Pendidikan
(2) Para Dosen Pengampu matakuliah rumpun ilmu Syari’ah, ilmu Hukum dan ilmu Ekonomin Syari’ah di Fakultas/Jurusan Syari’ah dan Fakultas/Jurusan non Syari’ah dari berbagai PTAIN/PTAIS di suatu Propinsi bergabung dan berintegrasi dengan Pengurus ADSI Daerah
(3) Para Dosen Pengampu matakuliah rumpun ilmu Syari’ah, ilmu Hukum dan ilmu Ekonomin Syari’ah di Fakultas/Jurusan Syari’ah dan Fakultas/Jurusan non Syari’ah PTAIN/PTAIS dari berbagai Propinsi bergabung dan berintegrasi dengan Pengurus ADSI Pusat.

Pasal 13
Hak-hak Anggota
(1) Setiap Anggota mempunyai hak-hak sebagai berikut ;
(2) Kewajiban setiap Anggota adalah mentaati ketentuan Organisasi

BAB VI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 14
Keanggotaan ADSI diperhentian karenakan mengundurkan, meninggal dunia atau diperhentikan kerena alsan tertentu yang dibenarkan ADART Organisasi
BAB VII
KONGGRES, KONFERENSI DAN MUSYAWARAH
Pasal 15
Sidang dan Pettemuan
(1) Konggres, Konferensi, Musayawarah dan Sidang-sidang diselenggarakan oleh suatu Panitia Penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus.
(2) Panitia Penyelenggara wajib membuat laporan tertulis kepada Pengurus
(3) Panitia Penyelenggara dinyatakan bubar setelah laporan pertanggungjawaban diterima dan diperiksa oleh Pengurus
(4) Pertemuan Ilmiyah ASDI meliputi seminar, simposiun, lokakarya, diskusi dll.

Pasal 16
Pemilihan Ketua Daerah dan Ketua Cabang
(1) Pemilihan Ketua Daerah dipilih oleh Konfrensi Daerah
(2) Pemilihan Ketu Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang.
(3) Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat
(4) Apabila tidak ada kesepakatan maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung.

BAB VIII
TATA CARA PEMILIHAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN KEHORMATAN ASOSIASI DOSEN SYARI’AH INDONESIA
Pasal 17
(1) Calon Anggota Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Dosen Syari’ah Indonesia adalah Dosen Syari’ah yang memiliki pangkat Guru Besar atau Lektor Kepala bergelar doktor bidang Ilmu Syari’ah dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 5 (lima ) orang peserta Konggres dengan cara mengisi formulis yang disediakan oleh Panitia Konggres
(2) Ketua Majelis dipilih oleh Anggota Majelis
(3) Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Dosen Syari’ah Indonesia terpilih akan disahkan dan dilantik oleh pimpinan Sidang Pleno.
(4) Calon Anggota Majelis Pertimbangan dan Kehormatan dipilih dari Anggota Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia yang hadir pada Konggres.

BAB IX
TATA CARA PEMILIHAN
KETUA UMUM ASOSIASI DOSEN SYARI’AH INDONESIA
Pasal 18
(1) Calon Ketua Umum harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 15( lima belas) orang Peserta Konggres dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia Konggres
(2) Ketua Umum harus berdomisil di daerah Ibu kota Negara atau sekitarnya.
Pasal 19
Ketua Umum terpilih, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, harus sudah menyusun Kepengurusan sesuai kebutuhan.
BAB X
SUMBER DANA DAN PENGELOLAANNYA
Pasal 20
Sumber Keuangan
(1) Uang pangkal dan iuran anggota adalah :
a. Uang pangkal sebesar Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )
b. Uang iuran anggota sebesar Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )
c. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan yang berlaku
(2) Uang pangkal dan iuaran bibayar sejak AD/ART disahkan

Pasal 21
PEMBUKUAN DAN PENGGUNAAN IURAN
(1) Pengurus wajib menyelenggrakan pembukuan atas setiap dana yang dimiliki, diterima dan dikeluarkan organisasi
(2) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan organisasi
(3) Pendapatan dari pengumpulan iuaran dibagi dan diatur sebagai berikut ;
a. 20 % ( dua puluh presen) disetor ke Bendaharawan Pengurus Pusat ASDI
b. 30 % ( tiga puluh presen) disetor ke Bendaharawan Pengurus daerah ASDI
c. 50 % ( lima puluh presen ) dikelola oleh Pengurus Cabang

Pasal 22
PENGUMPULAN UANG
(1) Semua penerimaan uang organisasi baik di Pusat, Daerah maupun Cabang harus yang tercantum pada pasal 20 disimpan dalam suatu rekening bank atas nama ASDI.
(2) Yang diberi kuasa untuk menandatangani cek, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya adalah salah satu Ketua dan salah satu Bendahara secar bersama-sama.
(3) Penerimaan uang organisasi yang tercantum pada ayat (1) tidak dapat langsung digunakan, tetapi harus dimasukkan (disetor) dahulu kedalam rekening bank masing-masing.
(4) Laporan Keuangan Pekumpulan dibuat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Bendaharawan Pengurus Pusat, Daerah maupun Cabang.

Pasal 23
(1) Setiap tahun sekali, keuangan dan kekayaan organisasi di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang diperiksa oleh Tim Verifikasi ( Tim Pemeriksa Keuangan)
(2) Panitia Verifikasi di tingkat Pusat dipilih oleh Konggres, tingkat Daerak oleh Konfrensi dan tingkat Cabang oleh Musyawarah Cabang.
(3) Panitia Verifikasi harus melaporkan hasil pemeriksaannya selambat-lambatnya satu bulan setelah ditunjuk.
BAB XI
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 24
(1) Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Konggres.
(2) Keputusan Perubahan Anggaran Rumah Tangga baru sah apabila distujui oleh sekurang-kurangnya-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah daerah
(3) Untuk melaksanakan pembubaran organisasi harus dibentuk Panitia Pembubaran

BAB XII
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 25
(1) Pengurus Pusat mendorong pembentukan Pengurus Daerah dan Cabang
(2) Pengurus Daerah mendorong pembentukan Pengurus Cabang
(3) Pengurus Pusat dapat mengambil kebijaksanaan dan dipertanggungjawabkan pada konggres

Pasal 26
Ketentuan Peralihan
Hal-hal yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yang berlaku.
BAB XIII
PENUTUP
Pasal 27
Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam…………….. dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ; Salatiga
Pada tanggal ; 11 September 2013
Pimpinan Sidang
Sekretaris Ketua

________________________ _______________________cropped-syariah.png

DRAFT ANGGARAN DASAR ASOSIASI DOSEN SYARI’AH INDONESIA ( ADSI )

syariahDRAFT ANGGARAN DASAR ASOSIASI DOSEN SYARI’AH INDONESIA ( ADSI )
MUKADIMAH
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berahlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam rangka menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan kualitas dosen secara terencana, terarah dan berkesinambungan.
Dosen pengampu ilmu-ilmu ke syari’ahan mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat.
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Asosiasi Dosen Syari’ah Indnesia, yang selanjutnya disingkat dengan ADSI.
Pasal 2
Tempat dan Kedudukan
(1) Asosiasi Dosen Syari’ah Indnesia pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Asosiasi Dosen Syari’ah Indnesia tingkat Satuan Pendidikan berkedudukan di Kampus masing-masing.

Pasal 3
Waktu
Asosiasi Dosen Syari’ah Indnesia didirikan di Malang sebagai hasil Pertemuan Dekan dan Ketua Jurusan Syari’ah se Indonesia pada tanggal 4 – 6 Juli 2013.

BAB II
AZAS, SIFAT, LAMBANG DAN BENDERA
Pasal 4
Azas
Asosiasi Dosen Syari’ah Indnesia berazaskan Pancasil dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 5
Sifat
Asosiasi Dosen Syari’ah Indnesia merupakan organisasi independen yang menjunjung tinggi integritas moral dan etika dosen .
Pasal 6
Lambang dan Bendera Asosiasi Dosen Syari’ah Indnesia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III
TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 7
Tujuan
Asosiasi Dosen Syari’ah Indnesia bertujuan ;
(1) Meningkatkan dan mempererat jalinan kerjasama para anggota secara khusus dan organisasi secara umum dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.
(2) Meningkatkan profesionalisme, tanggungjawab, dan kompetensi Dosen Pengampu Ilmu-ilmu Syari’ah dalam menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan bangsa.
(3) Membantu dan melindungi anggota dalam mempergunakan keahliannya secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan.

Pasal 8
Kegiatan
Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 7, Asosiasi Dosen Syari’ah Indnesia melakukan berbagai kegiatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 9
Susunan Organisasi
Susunan organisasi Asosiasi Dosen Syari’ah Indnesia terdiri atas :
(1) Dewan Pembina yang meliputi Dirjen Diktis, Rektor/ Ketua PTAIN
(2) Majlis Pertimbangan Kehormatan Dosen Syari’ah yang terdiri dari Pembantu Rektor/ Wakil Ketua Bidang Akademik dan Dekan / Ketua Jurusan Syari’ah.
(3) Organisasi Pusat pada tingkat Nasional
(4) Organisasi Daerah di tingkat Propinsi
(5) Organisasi Cabang di tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 10
Susunan Pengurus

(1) Pengurus Pusat, dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum terpilih dan berasal dari peserta yang hadir dalam Pertemuan Dekan dan Ketua Jurusan Syari’ah dengan memperhatikan pertimbangan dari Maslis Pertimbangan dan Kehormatan Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia dan untuk selanjutnya dikukuhkan oleh Dewan Pembina.
(2) Pengurus Daerah, dibentuk dan disusun dari Dosen Syari’ah berbagai PTAIN / PTAIS dalam satu Propinsi.
(3) Pengurus Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Dekan/ Ketua Jurusan Syari’ah PTAIN /PTAIS setempat untuk selanjutnya dikukuhkan oleh Dewan Pembina tingkat Satuan Pendidikan.
(4) Susunan pengurus sebagaimana ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN KEHORMATAN

Pasal 11

(1) Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia, adalah lelmbaga yang memberikan pertimbangan kebijakan pada Pengurus Pusat.
(2) Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia adalah penegak kode etik organisasi yang berkaitan dengan etika profesi dan moral anggota dengan susunan, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(3) Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia, berjumlah gasal maksimal 9 ( sembilan ) orang yang dipilih oleh Konggres.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 12

(1) Anggota Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia adalah Dosen Pengampu matakuliyah rumpun Ilmu Syari’ah, Ilmu Ekonomi Syari’ah dan Ilmu Hukum pada Fakultas atau Jurusan Syari’ah dan Fakultas/Jurusan non Syari’ah PTAIN / PTAIS.
(2) Keanggotaan dalam Anggota Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia dibagi dalam :
a. Anggota Biasa
b. Anggota Luar Biasa
c. Anggota Kehormatan
(3) Anggota Biasa adalah Setiap Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang masih PNS aktif
(4) Anggota Luar biasa adalah Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang sudah purnabakti yang menyatakan dirinya bersedia menjadi anggota
(5) Anggota Kehormatan adalah Setiap Warganegara Indonesia yang pernah berjasa terhadap Organisasi dan bersedia menjadi anggota.

BAB VII
KONGRES, KEWENANGAN DAN KEPUTUSAN
Pasal 13
Konggres
Konggres adalah musyawarah tertinggi arganisasi yang diadakan tiga tahun sekali dan dihadiri oleh Pengurus/Anggota Pusat, Daerah dan Cabang.
Pasal 14
Kewenangan Konggres
(1) Konggres memilih dan menetapkan Anggota Majlis Pertimbangan dan Kehormatan Dosen Syari’ah Indonesia.
(2) Konggres mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum periode sebelumnya.
(3) Konggres memilih dan menetapkan Ketua Umum
(4) Konggres menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(5) Konggres menetapkan Kode Etik
(6) Konggres menetapkan Program Umum Organisasi

Pasal 15
Konggres Luar Biasa
Konggres Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan Majlis Pertimbangan dan Kohormatan Dosen Syari’ah Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang untuk minta pertanggungjawaban pengurus, sebelum masa jabatan kepengurusannya berakhir.

Pasal 16
Pengesahan Keputusan
(1) Konggres seperti tersebut dalam pasal 13, 14 dan 15 Anggaran Dasar ini dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir dalam konggres.
(2) Pengambilan keputusan Konggres dilakukan secara mufakat.
(3) Apabila keputusan tidak dapat dicapai dengan musyawarah mufakat, keputusan dicapai dengan pemungutan suara.
(4) Dalam hal pemungutan suara terjadi hasil yang seimbang, maka dilakukan pemungutan ulang. Jika hasilnya masih seimbang, keputusan diserahkan pada kebijakan Ketua Sidang berdasarkan banyaknya persebaran suara.

BAB VIII
SUMBER DANA
Pasal 17
Sumber dana organisasi diperoleh dari ;
(1) Uang pangkal dan iuran anggota.
(2) Sumbangan yang tidak mengikat
(3) Hasil usaha organisasi

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 18
Perubahan Anggaran Dasar
Anggaran Dasar hanya dapat dirubah oleh Konggres dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu dari jumlah peserta yang hadir.
Pasal 19
Pembubaran Organisasi
(1) Pembubaran Organisasi Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Konggres dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Daerah dan Cabang.
(2) Jika Organisasi Asosiasi Dosen Syari’ah Indonesia dibubarkan, maka aset organisasi diatur oleh keputusan Konggres.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
(2) Dalam keadaan luar biasa, pengurus dapat melaksanakan perubahan susunan Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Dosen Syari’ah Indonesia.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 21
Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam………… dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada Tanggal : September 2013

Pimpinan Sidang
KETUA SEKRETARIS

————————— ———————————

PROGDI TERBARU JURUSAN SYARIAH

syariahSeiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi stain juga tidak ketinggalan meningkatkan mutu keilmuan dalam berbagai bidang, seperti jurusan syariah dengan beasiswa khususnya progdy terbaru yaitu Ilmu al qur’an dan tafsir (IAT), Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) serta Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). untuk info selengkapnya bisa hub sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru dengan alamat kampus STAIN Salatiga jl Tentara pelajar No 02 Salatiga

SEMINAR INTERNASIONAL

syariah sesuai dengan agenda kegiatan tahun 2013, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Salatiga akan menyelenggarakan Temu Dekan dan Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam PTAIN seluruh Indonesia dan Seminar Internasional dengan tema “Politik Jihad dan Terorisme, Refleksi 12 Tahun Kajian Terorisme dan Penanggulangannya di Indonesia Pasca Tragedi 11 September Tahun 2011” yang akan dilaksanakan pada:Hari/ tanggal : Rabu – Jum’at / 10 -12 September 2013-08-16, Yang bertempat di Gedung Auditorium Kampus I STAIN Salatiga, Jl. Tentara Pelajar nomor 02 Salatiga.

VISI PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

syariahMENJADI PROGRAM STUDI UNGGULAN DALAM MENYIAPKAN SUMBER DAYA INSANI DI BIDANG MANAJEMEN KEUANGAN DAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS SYARIAH DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI MORAL